Bantuan Kapal Nelayan, Komisi IV: Jangan Salah Sasaran
Jakarta: Komisi IV DPR RI memberikan catatan, terkait rencana pemerintah menyalurkan kapal penangkap ikan berukuran 5-30 Gross Tonnage (GT). Bantuan kapal penangkap ikan itu, rencananya di salurkan ke desa-desa nelayan di Indonesia.
 |
| Akibat cuaca buruk para nelayan terpaksa tidak melaut dan memilih perbaiki kapalnya yang rusak |
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin menegaskan, penyaluran bantuan kapal nelayan tersebut dilakukan secara transparan. Yakni, melalui pendataan yang akurat di tiap desa nelayan.
"Penyaluran bantuan kapal jangan salah sasaran atau justru jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Harus ada pendataan yang jelas dan terbuka, jangan sampai kapal justru tidak digunakan secara optimal," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menekankan, pengawasan ketat dan berkelanjutan juga sangat diperlukan dalam menjalankan program tersebut. Semua itu, guna memastikan kapal benar-benar dikelola secara kolektif demi kepentingan nelayan setempat.
"Perlu adanya keterlibatan pemerintah daerah dan kelompok nelayan dalam mekanisme pengawasan di lapangan. Program ini jangan sampai berhenti pada seremonial penyerahan bantuan, tetapi menjadi tonggak nyata bagi modernisasi 12 juta kampung nelayan," ucap Usman.
Oleh sebab itu, ia mengingatkan, negara harus hadir secara nyata di tengah kehidupan nelayan. "Jika dikelola dengan benar, program ini akan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir dan menghidupkan sektor kelautan Indonesia,” ujar Usman.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Inggris akan mendukung rencana Indonesia membangun 1.500 unit kapal ikan. Hal ini merupakan salah satu bagian kesepakatan kerja sama kedua negara di bidang maritim
"Mereka akan mendukung rencana kita membangun 1.500 kapal ikan," katanya usai bertemu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di London, Rabu 21 Januari 2026 dini hari WIB. Menurut Kepala Negara, pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran dengan kerja sama tersebut.
Pemerintah Indonesia menginginkan kerja sama bidang maritim untuk memperbaiki kampung-kampung nelayan di Tanah Air. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan menggenjot konsumsi ikan pada masyarakat Indonesia.
Presiden Prabowo mengatakan konsumsi ikan masyarakat saat ini masih rendah, meski lautan Indonesia lebih luas ketimbang daratannya. Karena itu, kerja sama di sektor maritim akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Saya ingatkan tiga perempat wilayah Indonesia adalah laut, tetapi konsumsi protein kita rendah dan ini harus ditingkatkan," ucapnya. Menurut Kepala Negara, ini bersifat strategis karena akan mempercepat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi khususnya maritim.(*)
