Legislator Dorong ESG Jadi Syarat Investasi Nasional
Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG) sebagai syarat utama investasi di sektor-sektor strategis nasional. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus kepercayaan investor.
 |
| Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya (Foto: DPR RI) |
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan penerapan ESG tidak boleh berhenti pada tataran komitmen normatif. Prinsip tersebut harus tercermin dalam kebijakan, pengawasan, serta praktik operasional perusahaan.
“ESG tidak boleh hanya menjadi jargon. Tetapi harus diimplementasikan secara nyata dan terukur,” kata Bambang dalam diskusi panel ESG Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia menyampaikan kebutuhan investasi nasional untuk menopang target pertumbuhan ekonomi yang memerlukan dana sekitar 161 miliar dolar AS per tahun. Kepastian tata kelola dan keberlanjutan menjadi faktor kunci dalam menjaga iklim investasi.
Menurut Bambang, sektor strategis seperti energi, pertambangan, utilitas publik, dan infrastruktur digital memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan ESG perlu dijadikan standar bersama.
Ia menilai penerapan ESG yang konsisten dapat mencegah risiko lingkungan dan sosial. Risiko tersebut berpotensi menimbulkan beban ekonomi jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik.
Bambang menegaskan DPR memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan. Pengawasan tersebut diperlukan agar kebijakan pemerintah dan praktik usaha selaras dengan prinsip keberlanjutan.
Penegakan hukum dan kepastian regulasi, lanjutnya, menjadi prasyarat penting dalam implementasi ESG. Hal ini untuk mencegah ketidakpastian usaha dan menjaga stabilitas iklim investasi.
“Kalau ESG tidak kita perkuat. Kita bisa tertinggal dalam kompetisi global,” ujarnya.
Diskusi panel tersebut juga menyoroti pentingnya integrasi ESG ke dalam perencanaan bisnis, pembiayaan, dan pelaporan perusahaan. Integrasi ini diperlukan agar penerapan ESG dapat diukur dan dievaluasi secara konsisten.
Menurut Bambang, pendekatan tersebut memastikan ESG tidak bersifat simbolik. Dampaknya diharapkan nyata terhadap kinerja ekonomi dan keberlanjutan usaha.
Ia menambahkan penerapan ESG yang baik akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global. Investor internasional kini semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan.
Pendekatan ESG, kata Bambang, diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keseimbangan tersebut menjadi fondasi pembangunan nasional jangka panjang.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah berhasil menarik investasi melalui berbagai instrumen berbasis ESG. Kerangka kerja ESG telah dibangun sejak 2022 sebagai panduan kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Dalam International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Kementerian Keuangan menyampaikan dukungan fiskal berbasis ESG berhasil menggaet investasi sekitar 18,8 miliar dolar AS. Investasi tersebut tersebar di sektor jalan, jalan tol, energi, dan air.(*)
