DPR Wanti-Wanti Jalur Distribusi Pangan Pulau Jawa Terganggu
Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyoroti, potensi terganggunya distribusi pangan akibat kerusakan infrastruktur vital. khususnya, jalur-jalur distribusi pangan di Pulau Jawa.
 |
| Kepadatan kendaraan di jalan Pantura menuju Demak, Jawa Tengah |
Banjir yang merendam jalur distribusi seperti Pantura, ia menilai, bisa memicu kelangkaan pasokan dan lonjakan harga. Terutama, kelangkaan pasokan dan lonjakan harga saat momentum hari besar keagamaan.
"Kementerian Pertanian jangan bekerja sendiri dan segera memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian PUPR. Guna memastikan perbaikan jalan, jembatan, dan sistem logistik pangan dilakukan secara cepat dan terukur," kata politikus Golkar ini dalam RDP dengan Kementan, KKP, Perum Bulog, dan ID Food, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Kalau infrastruktur dibiarkan rusak, ia menegaskan, target swasembada pangan hanya akan menjadi jargon politik semata. Padahal, distribusi logistik adalah urat nadi pangan nasional.
"Lalu, potensi ancaman serius terhadap produksi pangan akibat curah hujan tinggi dan banjir yang berpotensi merusak tanaman. Hal ini menurunkan hasil panen, tanpa langkah antisipatif, kondisi ini dapat dengan cepat memicu gejolak harga," ucap Firman.
Kemudian, ia mendorong, pemerintah mengambil langkah strategis dan konkret, mulai dari restorasi sungai, perbaikan irigasi primer, dan pengembangan sistem informasi hidrologi. Hal ini, sebagai peringatan dini bagi petani, hingga penguatan regulasi perlindungan lahan pertanian.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah menekan alih fungsi lahan, tetapi daerah yang masih melanggar harus diberikan sanksi tegas. Jika tidak, swasembada pangan yang dicapai dengan susah payah ini bisa runtuh kapan saja,” ujar Firman.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor beras sepanjang kondisi swasembada pangan terjaga. Ia mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan khususnya beras, pada tahun 2025.
“Program swasembada pangan tersebut akan terus dilanjutkan pada 2026. Fengan target penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4 juta ton,” kata Rizal.
Lebih lanjut Rizal Menjelaskan adapun target penyerapan CBP untuk 2026 meningkat, dari semula 3 juta ton pada 2025. Selain beras, Bulog juga mendapatkan penugasan untuk menyerap komoditas pangan utama lainnya.(*)
