TB Hasanuddin Komentari Bergabungnya RI ke Dewan Perdamaian Gaza
Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin merespons keputusan pemerintah bergabung dalam “Dewan Perdamaian Gaza” bentukan Amerika Serikat (AS). Diketahui, Indonesia bersama Arab Saudi dan delapan negara mayoritas Muslim, telah setuju untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.
 |
| Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin (Foto: Fraksi PDIP) |
Menurut TB Hasanuddin, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut memang memiliki sisi positif. Namun, juga menyimpan sejumlah risiko strategis yang perlu diantisipasi secara matang.
TB Hasanuddin menilai, kehadiran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dapat membuka peluang untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza dari dalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki legitimasi moral untuk menghadirkan perspektif kemanusiaan yang kuat.
“Sebagai suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis 22 Januari 2026.
Selain itu, keanggotaan Indonesia juga memberikan ruang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza. Dengan posisi tersebut, Indonesia dapat mendorong agar bantuan internasional disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
Bahkan, menurut TB Hasanuddin, posisi ini dapat menjadi bargaining chip strategis untuk mendesak Amerika Serikat. Agar lebih konsisten mendukung solusi dua negara (two-state solution) yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia.
Meski demikian, TB Hasanuddin menegaskan terdapat empat hal krusial yang harus diantisipasi pemerintah. Pertama, risiko geopolitik.
Ia menyebut, bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan AS berpotensi dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Persepsi ini, dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza.
Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri diminta mengantisipasi dampak geopolitik tersebut secara komprehensif. Kedua, lanjutnya, adalah risiko keamanan personel.
Penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza, termasuk Hamas, dinilai dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan. “Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, Indonesia saat ini mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Sehingga setiap insiden pelanggaran HAM dapat berdampak serius terhadap reputasi Indonesia di mata internasional.
Ketiga, persoalan dukungan finansial. Keanggotaan dalam Dewan Perdamaian Gaza menuntut komitmen pendanaan yang besar.
Presiden Donald Trump bahkan menyebut kontribusi minimal anggota tetap mencapai USD 1 miliar atau setara sekitar Rp16 triliun.
Menurut TB Hasanuddin, angka tersebut sangat signifikan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan kebijakan pengetatan fiskal nasional.
Ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah terkait sumber pendanaan agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Keempat, keselarasan dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
TB Hasanuddin menegaskan, setiap langkah Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza harus sejalan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel. Indonesia, menurutnya, tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan kerangka kerja PBB.
“Pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa,” ucap TB Hasanuddin.(*)
