DPRD Jabar Dorong Langkah Strategis Keberlanjutan BIJB Kertajati
Bandung :Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah strategis terkait keberlanjutan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, saat kunjungan kerja ke PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda) di Kabupaten Majalengka, Kamis 22 Januari 2026.
 |
| Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana (foto: DPRD Jabar) |
Dalam kunjungan tersebut, Jajang mengungkapkan bahwa saat ini terdapat beberapa opsi kebijakan yang tengah dikaji. Di antaranya adalah skema tukar guling aset dengan Pemerintah Pusat terkait Bandara Husein Sastranegara, pemanfaatan BIJB sebagai markas militer, hingga penyerahan pengelolaan secara bisnis kepada Pemerintah Pusat, termasuk kemungkinan kerja sama dengan PT Angkasa Pura.
“BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga kini belum dapat beroperasi secara optimal. Setiap tahun masih membutuhkan dukungan dana operasional dari APBD. Jika tidak segera diambil langkah kebijakan yang tepat, maka nilai aset BIJB berpotensi terus mengalami penurunan,” tegas Jajang.
Ia menambahkan, keberadaan BIJB sangat penting bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung Raya, yang masih membutuhkan layanan bandara. Sementara itu, penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara semakin terbatas.
“Persoalan ini harus segera diselesaikan, karena kewenangan penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat. Maka diperlukan langkah bersama yang terkoordinasi,” jelasnya.
Jajang berharap adanya langkah konkret dari Pemerintah Pusat untuk memastikan keberlanjutan BIJB. “Harus ada duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik, serta tetap memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III DPRD Jabar juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD. Evaluasi ini dinilai penting sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga aset strategis seperti BIJB tidak menjadi beban fiskal semata.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda evaluasi kinerja mitra kerja Komisi III DPRD Jabar Tahun 2025 sekaligus pembahasan rencana kerja Tahun 2026. DPRD berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi rekomendasi nyata bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih terarah, sehingga BIJB Kertajati benar-benar menjadi bandara kebanggaan Jawa Barat yang berfungsi optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.(*)
