Scroll untuk melanjutkan membaca

DPRD Dorong Pemprov Jabar Perkuat Akses Permodalan Nelayan

 Bandung: Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat (Jabar), Bambang Mujiarto mendorong Pemprov Jabar memperkuat peran lembaga keuangan. Hal ini penting sebagai upaya memperkuat akses permodalan untuk nelayan terutama di Cirebon dan Indramayu.(29/10/25).


foto ilustrasi Nelayan

Menurutnya, akses permodalan untuk para nelayan di wilayah pesisir Utara Jawa Barat, tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga nelayan tidak terus terjebak dalam ketergantungan terhadap tengkulak.

"Peranan lembaga keuangan harus ditingkatkan. Sehingga mampu memotong mata rantai keterkaitan nelayan dengan tengkulak," katanya, melalui keterangan persnya, Rabu (29/10/2025).

Menurut Bambang, skema pembiayaan formal dari lembaga keuangan seperti perbankan dan koperasi perlu diperluas. Sehingga nelayan memiliki akses modal yang mudah dan terjangkau.

Dengan begitu, mereka tidak lagi harus meminjam kepada tengkulak. Yang mana para tengkulak kerap menekan harga jual hasil tangkapan.

"Pola lama yang masih mengandalkan tengkulak membuat pendapatan nelayan tidak berkembang. Ini sudah saatnya diubah," katanya.

Ia juga mengungkapkan, praktek tengkulak masih banyak terjadi di sejumlah daerah pesisir, termasuk Cirebon dan Indramayu. Ia menilai, peran pemerintah sangat dibutuhkan, terutama melalui lembaga keuangan daerah.

"Masih banyak nelayan yang menjual hasil tangkapannya lewat tengkulak karena faktor keterbatasan modal dan akses pasar. Pemerintah harus hadir lewat penguatan sektor keuangan," ujarnya.

Perwakilan DKPP Kabupaten Cirebon, Baihaqi, mengatakan, sejauh ini aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga terpantau sepi. Sebab sebagian besar nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya langsung kepada tengkulak.

Kondisi tersebut kata dia, turut berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan. Sehingga pemerintah daerah berencana membentuk pengelola TPI yang baru agar kegiatan pelelangan ikan bisa kembali berjalan efektif.

"Akibatnya, harga ikan sering kali dikendalikan pembeli, bukan oleh mekanisme pasar terbuka. Nelayan pun menerima harga jual yang lebih rendah," ujarnya.(*)
Baca Juga
Berita Terbaru
  • DPRD Dorong Pemprov Jabar Perkuat Akses Permodalan Nelayan
  • DPRD Dorong Pemprov Jabar Perkuat Akses Permodalan Nelayan
  • DPRD Dorong Pemprov Jabar Perkuat Akses Permodalan Nelayan
  • DPRD Dorong Pemprov Jabar Perkuat Akses Permodalan Nelayan
  • DPRD Dorong Pemprov Jabar Perkuat Akses Permodalan Nelayan
  • DPRD Dorong Pemprov Jabar Perkuat Akses Permodalan Nelayan
Posting Komentar
Tutup Iklan