PHK Jawa Barat Tertinggi, Encep Dorong Penguatan SDM
Bandung : Jawa Barat kembali menjadi sorotan nasional setelah tercatat sebagai provinsi dengan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia. Kondisi ini dinilai wajar mengingat Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga tenaga kerja yang tersedia pun menjadi yang terbanyak dibanding provinsi lain. Namun, tingginya angka PHK tetap menjadi alarm serius yang harus segera ditangani oleh berbagai pihak,tidak terkecuali Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana.
 |
| Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Encep Sugiana (foto: DPRD Jabar) |
Encep mengatakan untuk mengentaskan persoalan PHK ini muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. DPRD menekankan bahwa tingginya jumlah pekerja di Jawa Barat tidak boleh menjadi alasan pembiaran, melainkan harus diimbangi dengan kebijakan strategis yang mampu menjaga keberlangsungan lapangan kerja. “Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat yang terdampak langsung,” ujar Encep, Kamis 22 Januari 2026.
Encep menilai bahwa penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi kunci utama. Dunia pendidikan dan lembaga pelatihan kerja didorong untuk lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Dengan begitu, ketika peluang kerja terbuka, tenaga kerja lokal dapat langsung mengisi posisi yang tersedia. Contoh nyata terlihat di Subang, di mana dua perusahaan besar mobil listrik mulai beroperasi. DPRD menekankan agar peluang ini ditangkap dengan serius sehingga masyarakat Jawa Barat bisa menjadi bagian dari rantai industri masa depan.
Jika peluang kerja tidak segera dioptimalkan, tingginya angka pengangguran akan berdampak luas terhadap kondisi sosial masyarakat. Kemiskinan berpotensi meningkat, disertai masalah turunan lain seperti pendidikan yang terhambat, kesehatan yang menurun, hingga munculnya kerentanan sosial. DPRD menegaskan bahwa penanganan PHK bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga menyangkut kualitas hidup masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah eksekutif, legislatif, pengusaha lokal maupun nasional, hingga investor internasional harus bersinergi dalam membuka dan memperluas lapangan kerja. Jawa Barat memiliki keunggulan berupa lahan yang masih luas serta iklim investasi yang kondusif. Peraturan daerah tentang investasi bahkan telah memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal. Namun, tanpa koordinasi yang matang, potensi besar ini bisa terlewat begitu saja.
DPRD juga mengingatkan bahwa keberhasilan menarik investasi harus diikuti dengan komitmen menyerap tenaga kerja lokal. Jangan sampai industri yang masuk justru lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah. “Kita harus memastikan bahwa masyarakat Jawa Barat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” tegas DPRD dalam pernyataan resmi.
Dengan dorongan kuat dari DPRD, diharapkan pemerintah provinsi bersama seluruh pemangku kepentingan segera berbenah. Penanganan PHK dan pengangguran harus menjadi prioritas utama agar Jawa Barat tidak hanya dikenal sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, tetapi juga sebagai daerah yang mampu mengelola potensi sumber daya manusianya secara optimal. Langkah ini diyakini akan memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.(*)
