Bandung: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor untuk mengendalikan operasional angkutan barang hasil tambang sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Jawa Barat.(7/11/25).
 |
| Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Foto: Humas Pemprov Jabar) |
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa persoalan keselamatan lalu lintas kini menjadi isu darurat yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas jauh lebih tinggi dibandingkan korban bencana alam di Jawa Barat.
“Bencana alam sampai hari ini tercatat menelan 74 korban meninggal. Namun korban akibat kecelakaan lalu lintas mencapai lebih dari 3.300 orang. Artinya, persoalan lalu lintas jauh lebih darurat dari sisi hilangnya nyawa manusia,” ujar Dedi Mulyadi, dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pengendalian Operasional Angkutan Barang Hasil Tambang di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate Bandung, Kamis (6/11/2025).
Sebagai langkah konkret, Pemda Provinsi Jabar akan menyiapkan pos layanan jalan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas vital seperti mobil derek, mobil pemadam, mobil patroli PJU, serta tim medis dan keamanan.
“Langkah ini untuk memastikan penanganan cepat ketika terjadi insiden di jalan,” tegasnya.
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar akan memperketat penertiban truk over dimension dan over loading (ODOL) serta mulai menerapkan sistem uji KIR baru pada tahun 2026. Melalui sistem tersebut, registrasi kelayakan kendaraan akan dilakukan di bengkel resmi bersertifikat agar dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum.
“Mulai 2026, registrasi kelayakan kendaraan (KIR) dilakukan di bengkel resmi dengan sertifikat kelaikan. Jika kecelakaan terjadi akibat ketidaklaikan kendaraan, maka bengkel juga ikut bertanggung jawab,” katanya.
Tidak hanya itu, Pemda Jabar juga akan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan angkutan darat bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat, guna memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan.
“Tidak boleh lagi ada kendaraan kanibal yang karoserinya diubah tanpa standar. Semua harus tertata, berstandar, dan dapat diawasi,” tegasnya.
Terkait infrastruktur transportasi, Ia menyampaikan bahwa pembangunan jembatan dan peningkatan kualitas jalan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi. Berdasarkan data terkini, sebagian besar jembatan di wilayah Jabar masih berada dalam kondisi kurang ideal.
“Hari ini kami memiliki data bahwa kondisi jembatan di Jawa Barat tidak baik-baik saja. Karena itu, kami akan mempercepat pembangunan jembatan baru dan rehabilitasi jembatan yang sudah ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemda Jabar akan menyesuaikan standar kualitas jalan dengan karakteristik wilayah dan fungsi penggunaannya—baik di kawasan pegunungan, pertanian, industri, maupun pesisir.(*)
