Jakarta: Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Ia menyampaikan rapat dihadiri oleh perwakilan dari seluruh fraksi di DPR RI.
 |
| Suasana pembukaan rapat paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (4/11/2025) (Foto: Tangkapan layar TV Parlemen) |
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 305 orang anggota. Dengan 279 anggota hadir, dan 26 orang izin, dengan demikian korum telah tercapai,” ujar Puan saat membuka rapat.
Dalam rapat itu, Puan juga menyampaikan informasi terkait surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103-P Tahun 2025. Keputusan tersebut berisi peresmian pergantian antarwaktu anggota DPR RI dan MPR RI sisa masa jabatan 2024–2029.
“Pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian pergantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yaitu Saudara Fauqi Hapidexo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jawa Tengah I menggantikan almarhum Alamuddin Dimyati Rois,” ujar Puan.
Ia berharap anggota DPR yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan aktif menjalankan tugas kedewanan. Puan juga menegaskan pentingnya kerja sama antarfraksi untuk memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Menutup sambutannya, Puan mengajak seluruh anggota dewan menjaga semangat kebersamaan dan profesionalitas. Ia menekankan bahwa kolaborasi yang solid akan menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan memperkuat kinerja parlemen.
 |
| Proses pelantikan Anggota DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hafidexo, dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025) (Foto: Tabgkapan layar TV Parlemen) |
Puan juga mengingatkan agar seluruh agenda legislasi berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dan komitmen anggota dewan dalam menyelesaikan pembahasan berbagai rancangan undang-undang prioritas nasional.(*)
