Bandung : Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan arahan perdana bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah selama delapan bulan jadi gubernur, dengan bahasan dari kinerja hingga kondisi keuangan.(3/10/25).
 |
| Foto : KDM dan Sekda Jabar |
"Jadi ini adalah pengarahan pertama saya sebagai Gubernur setelah delapan bulan bekerja, saya mengumpulkan seluruh pegawai Pemda Jabar kita menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan ke depan," kata Dedi selepas pengarahan di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Kamis (2/10/25).
Dedi mengatakan selain pembahasan mengenai kinerja sepanjang tahun ini sampai September 2025, terkait langkah ke depan juga, Dedi membahas beberapa kemungkinan yang akan terjadi mengenai pengelolaan keuangan.
Hal ini, setelah akan adanya pengurangan dana transfer pusat ke daerah lebih dari Rp2 triliun yang akan berdampak pada sistem pengelolaan kepegawaian.
"Dan semuanya kelihatannya memiliki visi yang sama, semangat yang sama," katanya.
Dedi juga mengungkapkan pertemuan ini juga dimaksudkan untuk membangun solidaritas, baik solidaritas kerja, maupun solidaritas sosial dengan pengumpulan uang donasi.
Kemudian ke depan, Dedi mengatakan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), setiap sekolah, setiap dinas, di kabupaten, hingga desa, akan ada posko pelayanan masyarakat, dan pengaduan masyarakat untuk menyelesaikan problem sosial mereka.
"Yang utama yaitu problem sosial layanan kesehatan dan problem sosial layanan pendidikan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya tetap memprioritaskan pelayanan publik, namun memangkas sejumlah pos belanja termasuk pengangkatan CPNS imbas penurunan dana transfer ke Jabar sekitar Rp2,4 triliun,dikutip dari Antara (3/10/25).
Dedi mengatakan penurunan dana transfer tersebut akan berlangsung pada tahun anggaran 2026, sehingga efisiensi besar-besaran akan dilakukan guna menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan.
"Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi," kata Dedi di Bandung, Kamis (25/9).(*)
