Bantuan Dana Politik Naik, Ini Kata Ahmad Muzani

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik dan operasional partai, dengan tetap menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Nilai bantuan ini sangat besar bagi kami, tapi kami tetap bersyukur karena ini bentuk dukungan pemerintah terhadap kerja-kerja partai politik. Kami akan gunakan dana ini seefisien dan setransparan mungkin,” kata Muzani dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Gerindra, Rabu, 21 Mei 2025.

Muzani menambahkan, bahwa untuk tahun sebelumnya, Gerindra telah menerima bantuan sebesar Rp18,21 triliun, di mana sekitar 88,13 persen digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan sisanya 11,87 persen untuk operasional. Seluruh dana tersebut telah diaudit oleh BPK dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Sejak 2013, kami terus mempertahankan predikat sebagai partai paling terbuka. Ini menjadi bukti bahwa akuntabilitas bukan hanya komitmen, tapi sudah jadi budaya kami,” tambahnya.

Muzani juga menyoroti pentingnya bantuan keuangan dari negara untuk memperkuat kelembagaan partai politik, mengingat peran vital partai dalam mencetak kader pemimpin bangsa.

“Partai politik adalah tempat penggodokan calon presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, anggota DPR, dan pejabat publik lainnya. Maka pengelolaan keuangannya pun harus sehat dan akuntabel,” ujarnya.

Menurutnya, peningkatan bantuan dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara adalah hasil dari diskusi panjang dengan KPK, LIPI, dan berbagai pihak. Ini menunjukkan kesadaran bersama akan pentingnya dana publik dalam mendukung proses demokrasi yang sehat.

Sebagai penutup, ia berharap agar suara rakyat untuk Gerindra terus meningkat, agar kontribusi partai dalam pendidikan politik bisa makin luas.

“Semoga ke depan, dengan dukungan yang semakin besar dari rakyat, Gerindra bisa terus memperkuat komitmennya dalam membangun Indonesia,” tuturnya singkat.(*)