.png){kind=small}
Legislator PKB Jabar Kritik Rencana Rombel 50 Siswa
Bandung: Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) SMA dan SMK menjadi 50 orang mendapat kritik keras dari anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah.
 |
| Anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB, Maulana Yusuf (Foto:Dokumen) |
Ia menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan regulasi nasional serta membahayakan mutu pendidikan.
“Ini kebijakan yang tidak hanya tidak efektif, tapi juga bertentangan dengan Permendikbud No. 47 Tahun 2023 yang secara tegas menetapkan jumlah ideal rombel untuk jenjang SMA sederajat adalah 36 siswa. Lalu dari mana logikanya memaksakan 50 siswa per kelas?” ujar Maulana Yusuf di Bandung, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, secara pedagogis, guru akan kewalahan mengelola kelas dengan jumlah siswa sebanyak itu. Interaksi pembelajaran yang seharusnya bersifat personal dan partisipatif akan berubah menjadi satu arah dan tidak efektif.
“Guru itu manusia, bukan robot. Kelas dengan 50 siswa akan membuat guru kelelahan, bahkan kehilangan kendali dalam membina karakter dan akademik siswa. Moal kageroh atuh kang haji!” sindir Maulana.
Selain menurunkan kualitas pembelajaran, Maulana juga menilai kebijakan ini berpotensi merugikan sekolah swasta. Ketika sekolah negeri diperluas daya tampungnya secara masif, maka banyak siswa yang sebelumnya berpeluang ke swasta akan berpindah ke negeri, meninggalkan ruang kosong di sekolah swasta.
“Ini tidak adil bagi sekolah swasta yang selama ini jadi mitra negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Harus ada keseimbangan, bukan dominasi sepihak,” tambahnya.
Maulana juga membandingkan dengan negara-negara maju dalam hal pendidikan. Di Finlandia misalnya, jumlah siswa per kelas dibatasi antara 20 hingga 25 orang.
Di Jepang menurut Maulana, berkisar 30–35 orang per kelas. Pembatasan ini justru menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pendidikan mereka.
“Negara-negara dengan kualitas pendidikan terbaik menjaga betul rasio siswa dalam kelas. Kita harus belajar dari yang berhasil, bukan membebani guru dan siswa dengan cara instan,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan mengumumkan rencana penyesuaian jumlah rombel menjadi 50 siswa per kelas untuk mengatasi keterbatasan daya tampung di SMA/SMK negeri. Rencana ini menuai kontroversi di tengah masyarakat dan para pemerhati pendidikan (*)
