.png){kind=small}
Proses Sekolah Negeri dan Swasta Dalam SPMB 2025 Menjadi Sorotan DPRD Katawang
Karawang : Anggota Komisi IV DPRD Karawang dari Fraksi NasDem, Neneg Siti Fatimah, menyoroti masih kuatnya dominasi sekolah negeri dalam sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
 |
| Foto ilustrasi Gedung DPRD Karawang |
Menurutnya, fenomena ini membuat sekolah swasta kesulitan mendapatkan peserta didik baru? (4/7/2025).
“Di banyak wilayah, daya tampung sekolah negeri—baik SD maupun SMP—sangat terbatas. Rombongan belajar hanya sekitar 40 siswa per kelas. Akibatnya, terjadi semacam ‘kompetisi wilayah’ antar calon siswa,” ujar Neneg.
Neneng, yang mewakili Dapil II (Cilebar, Jayakerta, Kutawaluya, Rawamerta, dan Rengasdengklok), menyampaikan bahwa ketimpangan ini memperparah tantangan sekolah swasta. Masyarakat masih cenderung fokus menyekolahkan anaknya ke negeri, meski pilihan swasta juga tersedia.
“Minat masyarakat masih negeri-minded. Ini membuat sekolah swasta kurang dilirik, padahal kualitasnya tidak kalah. Ke depan, Disdikpora perlu membuat regulasi yang lebih seimbang dan setara agar sekolah swasta juga mendapat kepercayaan yang sama,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar sistem SPMB dibersihkan dari praktik curang seperti jual beli kursi dan penitipan siswa titipan yang dapat merusak keadilan dalam proses seleksi.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada praktik-praktik kotor di balik pendaftaran. Kita di DPRD mendorong sistem yang bersih dan adil untuk semua,” ujarnya.
Neneng menambahkan bahwa secara akumulatif, jumlah siswa yang tersebar di berbagai daerah memang cukup banyak. Namun saat tidak terakomodir di sekolah negeri, masyarakat seharusnya tidak menganggap sekolah swasta sebagai pilihan terakhir.
“Psikologis masyarakat ini yang perlu dibangun. Negeri dan swasta itu sama-sama penting, sama-sama berkualitas. Tidak boleh ada pembedaan,” pungkasnya (*)
