Lonjakan Harga Minyak, DPR Dorong Antisipasi Cepat
Jakarta; Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat memicu lonjakan volatilitas harga minyak dunia. Situasi di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran terhadap jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz, salah satu urat nadi perdagangan minyak global. Kondisi ini berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
 |
| Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu |
Dalam asumsi APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok sebesar US$70 per barel. Perkembangan global membuka kemungkinan harga melampaui angka tersebut. Jika itu terjadi, beban fiskal negara dapat meningkat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, mengingatkan langkah antisipatif perlu segera diperkuat, terutama oleh PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang mengelola pengadaan dan distribusi energi nasional. Indonesia masih mengimpor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan elpiji dengan nilai sekitar US$15 miliar atau setara lebih dari Rp250 triliun per tahun. Ketergantungan pada pasokan Timur Tengah membuat Indonesia sensitif terhadap gejolak harga global.
Menurut Christiany, kenaikan harga minyak mentah di atas asumsi APBN berdampak langsung pada peningkatan subsidi dan kompensasi energi. Sejumlah analis global memproyeksikan harga minyak dapat mencapai US$80–100 per barel. Kondisi itu berpotensi menekan APBN, nilai tukar rupiah, dan inflasi domestik.
“Kita tidak boleh lengah. Stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi nasional,” ujar Christiany, dalam keterangan yang diterima Senin, 2 Maret 2026.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kecukupan stok dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri saat konsumsi energi meningkat signifikan. Penguatan cadangan operasional, diversifikasi sumber impor, serta optimalisasi kilang domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memitigasi risiko gangguan pasokan.
Christiany menegaskan komitmennya di Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal kebijakan ketahanan energi nasional. Ia berharap pemerintah dan Pertamina bersinergi menjaga stabilitas pasokan dan harga energi, sehingga masyarakat terlindungi dari dampak gejolak geopolitik global serta tekanan ekonomi yang lebih luas.(*)
