Pemerintah Tegaskan Produsen MinyaKita Dilarang Mainkan Harga

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan bertindak tegas. Ia meminta seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi MinyaKita.

“Sampaikan ke seluruh pengusaha, jangan mempermainkan harga. Kita tindak,” kata Amran dalam rilis resminya, Selasa (29/12/2025).

Pemerintah juga menelusuri dugaan praktik bundling MinyaKita dengan minyak kemasan premium. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Amran menegaskan seluruh distribusi MinyaKita harus sesuai aturan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemerintah tidak mentolerir pelanggaran yang berdampak pada harga.

Untuk menekan harga, pemerintah menetapkan target Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026. Cadangan minyak goreng ditetapkan sebesar 790 ribu kiloliter.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Permendag Nomor 43 Tahun 2025. Aturan itu mewajibkan produsen menyalurkan MinyaKita minimal 35 persen dari Domestic Market Obligation (DMO).

Distribusi MinyaKita dilakukan melalui Perum Bulog atau BUMN pangan. Bulog berperan sebagai Distributor Lini Satu.

Amran menilai MinyaKita tidak boleh melampaui Harga Eceran Tertinggi. HET MinyaKita ditetapkan Rp15.700 per liter.

Ia menegaskan Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak nabati terbesar dunia. Karena itu, fluktuasi harga domestik dinilai tidak masuk akal.

Data Kementerian Pertanian mencatat produksi minyak sawit 2024 mencapai 47,47 juta ton. Produksi meningkat 0,83 persen dibanding tahun sebelumnya.

Indonesia menguasai 48,38 persen pangsa ekspor minyak sawit dunia. Posisi Indonesia unggul dibanding Malaysia.

“Sebagian besar harga relatif stabil, kami berterima kasih kepada pengusaha,” kata Amran. Ia menyebut kenaikan harga hanya ditemukan di dua titik.

“Ada dua titik kami temukan, langsung kami serahkan ke Polda Jawa Timur,” ucapnya. Kasus tersebut diserahkan untuk ditindaklanjuti aparat kepolisian.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan turut menegaskan kepatuhan distribusi DMO. Ia meminta distribusi melalui BUMN berjalan baik.

“Minyak goreng harus dikendalikan melalui DMO,” kata Zulkifli Hasan. Distribusi dilakukan melalui Bulog atau ID FOOD.

Bapanas mencatat stok CPP masih aman. Per 29 Desember 2025, stok minyak goreng mencapai 5 ribu kiloliter.

Pemerintah memastikan stok tersebut siap digunakan untuk stabilisasi harga. Langkah ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat.(*)