Jakarta : Pemerintah Indonesia, negara Muslim terpadat di dunia, telah menyiapkan hingga 20.000 personel tentara untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dan konstruksi dalam rencana operasi pemeliharaan perdamaian di Jalur Gaza yang dilanda perang.
 |
| Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin |
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin Jumat (14/11) menegaskan bahwa fokus utama pasukan yang disiagakan adalah di sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan kebutuhan mendesak di wilayah konflik tersebut.
"Kami telah menyiapkan maksimal 20.000 pasukan, tetapi spesifikasinya akan berkisar pada kesehatan dan konstruksi” Kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan.
Menanti Mandat dan Koordinasi Internasional
Indonesia termasuk di antara negara-negara yang diajak berdiskusi oleh Amerika Serikat (AS) mengenai rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Multinasional di Gaza, bersama dengan Azerbaijan, Mesir, dan Qatar.
Pekan lalu, Reuters melaporkan adanya draf yang disiapkan oleh Washington untuk pasukan semacam itu, yang akan mengizinkan mereka untuk "use all necessary measures" (menggunakan semua tindakan yang diperlukan) guna mendemiliterisasi Gaza, mengamankan perbatasan, melindungi warga sipil dan pengiriman bantuan, serta mendukung pasukan polisi Palestina yang baru dilatih.
Namun, Indonesia menekankan bahwa belum ada keputusan final mengenai kapan pasukan akan dikerahkan dan mandat apa yang akan mereka miliki, menggarisbawahi ketidakpastian dalam membangun kehadiran internasional di Gaza.
"Kami sedang menunggu keputusan lebih lanjut mengenai tindakan perdamaian Gaza." tambah Sjafrie Sjamsoeddin.
Pembahasan dengan Raja Yordania dan Resolusi PBB
Kunjungan kenegaraan Raja Abdullah Yordania ke Indonesia hari ini menjadi momen penting. Menteri Pertahanan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah akan membahas inisiatif yang diusulkan oleh Presiden AS, Donald Trump.
"Kami sedang menunggu kemungkinan peran yang dapat diambil Indonesia untuk upaya perdamaian."ujarnya, menekankan bahwa keputusan tentang kapan dan berapa banyak pasukan yang akan dikerahkan akan berada di tangan Presiden Prabowo.
Syarat utama partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian ini adalah adanya mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebelumnya, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada bulan September, Presiden Prabowo telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan 20.000 tentara atau lebih di Gaza untuk membantu mengamankan perdamaian, jika ada resolusi PBB.
Menteri Luar Negeri Sugiono juga menegaskan bulan ini (November 2025) bahwa Indonesia akan memerlukan mandat DK PBB untuk berpartisipasi.(*)
