Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus penipuan daring yang menimpa pekerja migran Indonesia di Kamboja. Ia menegaskan perlindungan pekerja migran tidak boleh berhenti pada tahap evakuasi semata.(31/10/25).
 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani |
Puan mendesak pemerintah memastikan langkah pemulihan yang komprehensif bagi para korban. Ia juga mengusulkan solusi lapangan kerja di dalam negeri agar peristiwa serupa tidak terulang.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya langkah-langkah nyata bagi para korban setibanya di Tanah Air. "Pemerintah perlu memastikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban," ujar Puan, Kamis (30/10/2025).
Proses reintegrasi korban kembali ke masyarakat harus diiringi dengan kebijakan yang memperkuat kemandirian ekonomi. Langkah nyata yang ia maksud ialah program pelatihan, akses modal, dan penempatan kerja domestik yang menjamin kesejahteraan pekerja.
Menurut Puan, akar persoalan migrasi non-prosedural erat kaitannya dengan terbatasnya lapangan kerja produktif di Indonesia. Kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan peluang kerja baru, khususnya sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.
Sebelumnya, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menanggapi serius kasus penipuan daring yang menimpa 110 WNI di Kamboja. Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah saat ini tidak merekomendasikan warganya untuk bekerja di negara tersebut.
“Jangan asal mendapatkan informasi yang salah, kemudian berangkat ke luar negeri,” ujarnya. Ia mengimbau agar calon pekerja selalu melakukan pengecekan dan memastikan status pekerjaan mereka secara saksama sebelum mengambil keputusan.(*)
