.png){kind=small}
Rame MPLS di Jawa Barat Melibatkan TNI & Polri, Ini Jawaban Tegas Wamendikdasmen
Jakarta : Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menegaskan bahwa seluruh pemerintah provinsi wajib mematuhi pedoman resmi pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah Tahun Ajaran 2025/2026, yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
 |
| Di Jawa Barat Untuk MPLS Melibatkan TNI/Polri, Ini Jawaban Tegas Wamendikdasmen |
Pernyataan tersebut disampaikan Atip saat meninjau hari pertama pelaksanaan MPLS Ramah di SDN Utan Kayu Selatan 05, Jakarta Timur, Senin, 14 Juli 2025. Ia merespons pertanyaan media terkait pelibatan unsur TNI dan Polri dalam kegiatan MPLS Ramah yang terjadi di sejumlah sekolah di Provinsi Jawa Barat.
“Pedoman sudah jelas. Pihak yang terlibat dalam MPLS Ramah hanya panitia dari sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikdasmen. Jadi ikuti pedoman. Pedoman itu disusun untuk dijalankan, bukan ditafsirkan sendiri,”ujar Wamendikdasmen Atip dalam keterangan yang diterima.
Lebih lanjut, Atip menyatakan pihaknya siap berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelibatan aparat TNI dan Polri tersebut. Ia menekankan bahwa pendekatan dalam MPLS Ramah harus berfokus pada kenyamanan dan keamanan siswa, tanpa praktik yang mengarah pada intimidasi atau pelanggaran prinsip pendidikan yang mendidik dan membahagiakan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman pada Kamis, 10 Juli 2025 di Kota Bandung menyampaikan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah untuk siswa SMA dan sederajat di wilayah Jabar akan melibatkan sekitar dua hingga tiga personel TNI/Polri di setiap sekolah. Mereka akan mendampingi selama lima hari pelaksanaan MPLS serta menyampaikan materi kebangsaan dan bela negara.
Selain itu, MPLS Ramah di Jawa Barat juga mulai menerapkan jam masuk sekolah lebih awal, yakni pukul 06.30 WIB. Hal ini menuai sorotan karena dianggap bertentangan dengan semangat MPLS Ramah yang menekankan pendekatan humanis dan menghindari praktik militeristik.
 |
| Di Jawa Barat Untuk MPLS Melibatkan TNI/Polri, Ini Jawaban Tegas Wamendikdasmen |
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya telah mengeluarkan pedoman nasional yang menekankan bahwa MPLS Ramah harus bebas dari unsur kekerasan, intimidasi, dan praktik pelonco. Fokus utama adalah membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang edukatif, menyenangkan, dan membangun karakter.(*)
