.png){kind=small}
Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Seleksi SPMB Lebih Transparan
Jakarta : Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menekankan pentingnya transparansi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna menghindari kecurigaan dan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi.
 |
| Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti |
Menurut Esti, banyak masyarakat merasa tidak puas karena tidak mendapatkan penjelasan memadai mengapa anak mereka tidak diterima di sekolah tujuan. Ia menilai hal itu disebabkan sistem seleksi yang masih tertutup, karena pendaftar hanya dapat melihat posisi atau status milik mereka sendiri.
“Semua proses harus terbuka. Setiap pendaftar seharusnya bisa mengakses seluruh informasi secara menyeluruh, termasuk urutan pendaftar dan alasan tidak lolosnya seseorang. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami secara objektif,” kata Esti dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Juni 2025.
Esti mencontohkan, bila seorang anak tidak diterima karena domisilinya lebih jauh dibandingkan pendaftar lain, maka informasi tersebut harus bisa diketahui secara jelas oleh publik. Menurutnya, penjelasan yang transparan akan mengurangi potensi keluhan dan spekulasi negatif dari masyarakat.
Esti juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan SPMB di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang merupakan daerah pemilihannya. Ia menyebut pelaksanaan seleksi di sana berjalan cukup lancar, meskipun masih ada kendala teknis seperti keterbatasan orang tua dalam mengakses sistem digital.
Sebagai bentuk dukungan dan pengawasan, Esti membuka Posko Pengaduan SPMB khusus untuk wilayah DIY. Posko ini berfungsi sebagai tempat masyarakat menyampaikan keluhan atau temuan terkait ketidaksesuaian dalam proses seleksi.
“Di Yogyakarta, sistem sudah cukup transparan, bahkan pejabat pun tidak bisa menitip siswa. Namun, saya tetap membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa menyampaikan jika ada kendala,” jelasnya.
Ia juga meminta Kementerian Pendidikan dan dinas terkait untuk hadir secara aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar tidak ada pihak yang dirugikan karena persoalan teknis sistem.
“Jangan sampai hanya karena kekurangan sistem, anak-anak dan masyarakat yang harus menanggung kerugian. Pemerintah harus hadir secara adil dan konkret,” tegas Esti.
Menanggapi dinamika di lapangan, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan aktif terhadap pelaksanaan SPMB di berbagai daerah. Ia mengklaim, berbagai kendala teknis yang muncul bisa segera diatasi melalui koordinasi antarpihak.
“Laporan dari lapangan menunjukkan persoalan teknis bisa ditangani dengan cepat. Ini menjadi indikator bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan,”ujar Gogot.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan SPMB bukan hanya soal kelancaran teknis pendaftaran, tetapi juga semangat bersama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, akuntabel, dan transparan (*).
