.png){kind=small}
Akhirnya Terungkap Pemprov Jabar Nunggak BPJS Kesehatan 300 Miliar
Bandung: Gubernur Dedi Mulyadi mengungkap adanya tunggakan hutang dari Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 300 miliar.
 |
| Pemprov Jabar Nunggak BPJS Kesehatan 300 Miliar |
Dedi mengatakan, hutang tersebut merupakan hutang BPJS Kabupaten Kota yang belum terbayarkan pada kepemimpinan gubernur Jawa Barat sebelumnya.
“Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin,” ungkap Dedi kepada awak media di RSHS Bandung, Selasa (10/6/2025).
Hal itu membuat Dedi Mulyadi protes kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat. Ia menyoroti alokasi anggaran tahun kepemimpinan sebelumnya yang sangat besar pada belanja hibah bahkan sampai meninggal BPJS daerah Rp 300 miliar.
“Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS?,” imbuh dia.
Dedi juga menyayangkan adanya utang Rp 300 miliar kepada BPJS Kesehatan. Sebab jika tidak terbayarkan, maka pelayanan BPJS kepada masyarakat akan terhenti dan beresiko pada tingkat kesehatan masyarakat Jawa Barat.
“Kan ini rawan kalau kabupatenya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya,” ujar Dedi.
Sebagai langkah solutif, dirinya akan segera mengambil keputusan terkait masalah utang tersebut. Ia juga menegaskan kewajiban pemerintah terkait kesehatan masyarakat lebih penting daripada belanja hibah.
“Nah ini yang akan segera saya ambil keputusan. Kan itu kewajiban yang harus dibayar,” ucap Dedi.
“Itu problem loh, makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah,” tandas dia.
Apalagi, kata Dedi di saat yang sama Pemprov Jabar harus menggelontorkan dana Rp 60 miliar untuk operasional BIJB Kertajati yang hari ini dinilai terus merugi. “Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biayanya operasional kertajati,” kata Dedi.
Bahkan Dedi mengakhiri cukup berat dengan anggaran Rp 60 miliar untuk operasional BIJB Kertajati. Diketahui kondisi BIJB Kertajati sendiri saat ini tidak optimal dan tidak memberikan dividen yang cukup kepada Pemprov Jabar.
“Ya Berat,” ujar dia menambahkan (*)
