Dedi Mulyadi Tegaskan Penerima Bansos Tak Wajib Vasektomi, Banyak Pilihan KB Lain

Ia menegaskan bahwa vasektomi bukan syarat utama untuk mendapatkan bantuan, melainkan salah satu dari berbagai opsi program keluarga berencana (KB) yang ditawarkan.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah isu ini menjadi perbincangan luas di media sosial dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang menyebut program tersebut tidak sesuai dengan syariat jika diterapkan secara wajib.

Isu ini bermula dari pernyataan Dedi yang dinilai menyiratkan bahwa vasektomi adalah kewajiban bagi pria yang ingin menerima bansos dari Pemprov Jabar.

“Pria yang ingin menerima bantuan sosial tidak harus menjalani vasektomi. Ada pilihan lain dalam program KB, seperti penggunaan alat kontrasepsi. Kalau perlu, kami akan bantu penyediaan alat kontrasepsi untuk keluarga yang tidak mampu membelinya,” kata Dedi dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa program KB ini merupakan bagian dari upaya pengendalian angka kelahiran di Jawa Barat. Data menunjukkan, setiap tahun sekitar 900 ribu anak lahir di provinsi ini.

Menurutnya, pertumbuhan populasi yang tinggi perlu diimbangi dengan penguatan program keluarga berencana agar distribusi bantuan sosial bisa lebih merata dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Dedi menyebut bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov Jabar mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat, seperti bantuan perumahan, listrik, air bersih, beasiswa pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam program KB ini, dan pendekatannya tetap mengedepankan edukasi serta kesadaran masyarakat.

Dengan klarifikasi ini, Gubernur Dedi berharap masyarakat tidak lagi salah memahami kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah provinsi.

Ia juga menekankan bahwa program KB yang ditawarkan bersifat sukarela dan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan berdaya.(*)