Presiden Tegaskan Pemerintah Mampu Tangani Bencana
Aceh Tamiang: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan alasan tidak menetapkan status bencana nasional terhadap banjir dan longsor di Pulau Sumatra. Menurut Kepala Negara, pemerintah masih sanggup menangani dampak bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut.(2/1/26).
 |
| Presiden Tegaskan Pemerintah Mampu Tangani Bencana |
"Kita mempunyai 38 provinsi dan bencana ini berdampak di tiga provinsi," ujarnya di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025). "Jadi, sementara tiga provinsi ini masih mampu dihadapi dan tidak perlu menyatakan bencana nasional."
Presiden menambahkan pemerintah tidak pernah menganggap bencana di Pulau Sumatra itu tidak serius. Menurut Kepala Negara, pemerintah justru bekerja keras dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Ini ditunjukkan dengan turunnya para menteri Kabinet Merah Putih ke lokasi bencana untuk memastikan kebutuhan warga terdampak. Kemudian TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta lembaga-lembaga lainnya.
"Nyatanya dari seluruh anggota kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini," kata Kepala Negara. "Dua sedang bertugas di Aceh Utara, 10 menteri di Aceh, dan beberapa di lokasi bencana lain."
Presiden menegaskan pemerintah masih menghadapi beberapa kabupaten di beberapa provinsi lain yang juga mengalami masalah. "Kami memandang sangat serius dan akan habis-habisan untuk membantu, dan sudah menyiapkan anggaran cukup besar untuk mengatasinya," katanya.
Presiden menambahkan pemerintah tetap terbuka jika ada pihak-pihak lain yang ingin memberikan bantuan, seperti diaspora Indonesia di luar negeri. Namun, Kepala Negara menginginkan pemberian bantuan harus mengikuti mekanisme dari pemerintah pusat.
"Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya jelas sebagai manusia masak menolak bantuan," ujarnya. "Asalkan bantuannya itu jelas, saya sampaikan kepada pihak yang ingin memberi sumbangan ya silakan, monggo.
Mekanisme tersebut misalnya menulis surat kepada pemerintah pusat dengan tujuan memberikan bantuan. Menurut Presiden, pemerintah tentu akan mengatur mekanisme penyalurannya.
"Kalau bantuannya ikhlas dan tulus, nanti kami serahkan kepada para gubernur di tiga provinsi terampak. Presiden menekankan tidak menolak bantuan, tetapi mekanisme dan prosedurnya harus jelas.
Kepala Negara juga tidak ingin pihak-pihak yang menyalurkan bantuan justru menagih kepada pemerintah. Menurut dia, pemerintah hanya menginginkan bekerja untuk meringankan beban rakyat.
"Harus ikhlas karena kami mengalami, pernah dibantu tetapi ujung-ujungnya ada juga yang menagih," ujarnya. Meski begitu, Presiden mengajak untuk berpikir positif bahwa yang penting adalah secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menambahkan Presiden menginginkan pemulihan pascabencana dilakukan secepatnya. Jika ada hambatan, lanjut dia, dapat dicarikan jalan keluarnya.
"Beliau melaksanakan rapat koordinasi dengan menteri terkait untuk mendapatkan laporan dari gubernur dan bupati," ujarnya. "Intinya, beliau ingin proses pemulihan dilakukan sececpatnya, jika ada masalah cari jalan keluar."(*)
