Jakarta : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan damai antara Palestina dan Israel.
 |
| Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta |
Meski demikian, ia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap potensi perdamaian semu yang bisa menghambat proses perdamaian sejati.
“Setelah upaya negosiasi terus-menerus untuk membicarakan gencatan senjata dan perdamaian, kita bersyukur akhirnya tercapai kesepakatan antara Palestina dan Israel dengan bantuan mediator,” ujar Sukamta dalam keterangan, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Menurutnya, kesepakatan ini merupakan perkembangan penting dalam proses panjang negosiasi antara kedua belah pihak.
Meskipun baru merupakan langkah awal, ia menilai momentum ini membuka jalan bagi kemungkinan terwujudnya perdamaian yang lebih luas.
“Ini capaian yang signifikan dalam negosiasi tidak langsung antara Palestina dan Israel. Langkah awal menuju perdamaian sudah terlihat, meski perjalanan masih sangat panjang,” ucap Sukamta.
Sukamta menyebut kesepakatan tahap awal ini meliputi pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel Defense Forces (IDF) ke garis-garis yang disepakati, serta pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina.
Namun, politisi Dapil DI Yogyakarta itu mengingatkan agar publik tidak terlalu cepat larut dalam euforia. Ia menilai pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Israel kerap melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama.
“Jangan sampai ini menjadi 'perdamaian semu'. Karena rekam jejak Israel selama ini menunjukkan mereka tidak sungguh-sungguh menginginkan perdamaian. Hampir selalu, Israel mengkhianati kesepakatan gencatan senjata,” tutur Sukamta.
Sukamta juga menyoroti insiden terbaru di mana Israel menyerang Doha, Qatar, dan menargetkan negosiator Hamas yang tengah berusaha merundingkan gencatan senjata.
Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan ketidakseriusan Israel dalam mewujudkan perdamaian.
Di sisi lain, ia menilai Hamas telah menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan moderat. Ia menyebut kelompok tersebut bahkan bersedia tidak terlibat dalam pemerintahan Palestina, asalkan kemerdekaan penuh dapat terwujud.
Lebih lanjut, Sukamta juga mengkritik proposal perdamaian yang pernah diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dinilainya tidak mencantumkan secara eksplisit pengakuan atas kemerdekaan Palestina.
“Tidak adil jika Israel sudah diakui sebagai negara merdeka, sementara Palestina tidak. Israel memiliki tentara nasional (IDF), sedangkan Hamas diminta menyerahkan senjatanya tanpa adanya kepastian kemerdekaan Palestina. Ini jelas tidak seimbang,” kata Sukamta.
Sukamta juga menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan lebih aktif dalam mengawal proses transisi menuju perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
“PBB harus dilibatkan secara maksimal dalam proses ini, bukan hanya sekadar menjadi stempel legitimasi,” ujar Sukamta.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar kesepakatan damai ini benar-benar dapat dijalankan sesuai tahapannya dan mengarah pada perdamaian sejati yang berpuncak pada kemerdekaan penuh bagi Palestina.
“Kesepakatan ini harus kita kawal bersama agar tetap berada di jalur yang benar. Semoga menjadi awal dari perdamaian yang sejati dan Palestina benar-benar merdeka,” tutur Sukamta.(*)
