Bupati Pati Batalkan Kebijakan dan Minta Maaf, Gerindra: Langkah Negarawan

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, mengatakan keputusan yang diambil Sudewo merupakan sikap negarawan yang patut diapresiasi.

Menurut Bahtra, keputusan tersebut menunjukkan kesediaan seorang kepala daerah untuk mengakui kesalahan, intropeksi, evaluasi diri dan segera memperbaikinya demi kepentingan masyarakat. 

“Beliau sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka, ini bagian dari intropeksi dan evaluasi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakan," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Dengan pembatalan kebijakan dan permohonan maaf tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati segera kembali kondusif dan energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Selain itu, ia juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada. 

“Kita semua ingin kepala daerah yang mampu mendengar suara rakyat, dan ini adalah langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah, sebagaimana pesan Presiden Prabowo, agar pemimpin tidak mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan atau memberatkan rakyat, terutama yang berkaitan dengan beban warga. 

Bahtra menekankan, hal ini menjadi pelajaran bahwa setiap kebijakan harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi publik sebelum diterapkan.

“Kepemimpinan bukan sekadar memerintah, tetapi memastikan kebijakan lahir dari aspirasi rakyat dan tidak memberatkan kehidupan mereka,” tegas Bahtra.(*)