Pertahankan WTP, Ketua DPRD Jabar: Bukti Komitmen Pemprov

‎"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan rencana, dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemprov. Jabar Tahun 2024," ungkap Anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi pada Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Senin (25/5/2025).

‎Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemprov. Jabar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 14 kalinya secara berturut-turut.

‎"Ini adalah bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

‎Lebih lanjut ia juga mengapresiasi Pemprov Jabar sebagai salah satu pemprov yang telah menyerahkan LKPD unauditednya kepada BPK lebih awal dari batas waktu yang ditentukan.

‎Namun demikian, lanjut Bobby, BPK melaporkan ada enam permasalahan yang menjadi catatan.‎

‎Pada sisi pendapatan BPK mengungkapkan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum sesuai dengan ketentuan.‎

‎Selain itu, pada sisi belanja, kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal gedung dan bangunan. 

‎‎Kemudian, realisasi belanja tenaga ahli dan belanja jasa tenaga informasi dan teknologi (IT) belum sesuai ketentuan.

‎Penatausahaan aset tetap dan aset properti investasi belum sepenuhnya memadai. Terakhir, pengelolaan penyertaan modal Pemprov Jabar pada empat BUMD kurang memadai.

‎Ia berharap temuan tersebut dapat segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengucapkan selamat kepada Pemprov Jabar atas diraihnya opini WTP ke 14 berturut-turut tersebut.

‎"Pencapaian ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras Pemprov. Jabar dalam mengelola daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

‎Buky berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah serta menjadi contoh bagi daerah lain.

‎"Selamat dan sukses terus Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.(*)