.png){kind=small}
Ono Surono Soroti Kebijakan Vasektomi Untuk Terima Bansos
Bandung: Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono melontarkan kritik tajam terhadap rencana Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang mewajibkan vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos). Menurut Ono, kebijakan tersebut telah melampaui batas kewenangan seorang gubernur.(6/5/25)
 |
| Ono Surono Soroti Kebijakan Vasektomi Untuk Terima Bansos |
“Menurut saya, kebijakan KDM ini sudah melampaui kewenangannya. Penentuan syarat bansos merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, kecuali jika bansos itu berasal dari anggaran Pemprov Jabar,” tegas Ono, Senin (5/5/2025).
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu juga menyoroti aspek keagamaan dari kebijakan tersebut. Ia menyebut bahwa vasektomi hingga kini masih dianggap haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Tidak bisa seorang gubernur memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apalagi jika sampai memaksa masyarakat untuk ikut KB, itu jelas pelanggaran terhadap hak asasi manusia,” tambahnya.
Ono menilai wacana vasektomi ini hanyalah sebuah upaya gimik dari KDM untuk menjadi viral di media sosial. Ia menyebut KDM kerap mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Saya lihat ini hanya gimik. Seperti kasus siswa nakal yang diwajibkan masuk barak militer, itu hanya terjadi di Purwakarta. Atau soal pembongkaran bangunan ilegal di Puncak Bogo dari 12 bangunan, hanya satu yang dibongkar, sisanya hanya disegel. Tidak ada kelanjutannya di Lembang, Garut, atau Subang,” bebernya.
Lebih jauh, Ono menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak layak dibahas secara serius karena tidak realistis dan cenderung melanggar aturan perundang-undangan. Ia meyakini KDM tak akan berani merealisasikan rencana tersebut.
“Kalaupun bansos itu dikeluarkan Pemprov Jabar, tetap tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Saya yakin KDM tidak akan berani,” ujarnya.
Sebagai solusi, Ono menyarankan agar Gubernur fokus membuka lapangan pekerjaan dan memperbaiki kualitas pendidikan di Jawa Barat.
“Hampir 2 juta warga Jabar menganggur. Daripada membuat kebijakan aneh, lebih baik tingkatkan akses pendidikan hingga 12 tahun dan ciptakan lapangan kerja baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam acara “Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah” yang digelar di Gedung Pusdai pada Senin (28/4), KDM menyampaikan rencana untuk menjadikan program KB, khususnya vasektomi pria, sebagai salah satu syarat penerima bansos di Jawa Barat. (*)
