Selama 2025, KPK 11 Kali Jalankan OTT & Tetapkan 118 Tersangka
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan telah melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan 118 tersangka sepanjang 2025. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).
 |
| Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto |
"Penindakan ini mengungkap praktik korupsi sistematis di sektor-sektor strategis yang menyentuh hajat hidup orang banyak," ujarnya. Di antaranya layanan kesehatan, pekerjaan umum, serta jual beli jabatan.
Fitroh menambahkan dari hasil OTT tersebut, KPK telah menetapkan 118 tersangka dan memproses ratusan perkara. Bahkan, lembaga antirasuah itu berhasil memulihkan aset negara hingga mencapai triliunan rupiah.
"Sepanjang tahun ini, KPK juga berhasil memulihkan aset negara senilai Rp1,53 triliun," ucapnya. Menurut Fitroh, angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
OTT pertama dilakukan terhadap anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada Maret 2025. Kedua pada Juni 2025 terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian yang pada 7–8 Agustus 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus ini menjerat Bupati Kolaka Timur, Abdul Wahid, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Berikutnya pada 13 Agustus 2025 di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Kasus ini melibatkan Direktur Utama Inhutani V, Dicky Yuana Rady.
OTT kelima pada 20 Agustus 2025 terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Turut terjaring pada kegiatan ini adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang kemudian dicopot dari jabatannya.
Pada 3 November 2025, Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring OTT keenam yang digelar oleh KPK. Dia diduga terlibat kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Pada OTT ketujuh, 7 November 2025, giliran Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, diciduk tim penyidik KPK. Dia diduga terkait kasus suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono.
OTT kedelapan menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, pada 9–10 Desember 2025. Ini terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
Kemudian pada 17–18 Desember 2025 di Tangerang, OTT menjerat seorang jaksa, dua pengacara, serta enam pihak swasta. Perkara tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
OTT ke-10 berlangsung pada 18 Desember 2025 terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, dan ayahnya yaitu H.M. Kunang. Pada kegiatan terkait kasus dugaan suap ijon proyek ini, KPK juga menjaring tersangka dari pihak swasta.
Terakhir pada hari yang sama KPK menggelar OTT di Kalimantan Selatan. Yang menjadi target kali ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.(*)
