Hari ini
Cuaca 0oC
Headline News :

Pemerintah akan Bentuk Badan Khusus Rumah

Jakarta: Pemerintah sedang mengkaji badan khusus yang menangani percepatan pembangunan rumah rakyat. Badan khusus sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat program 2 juta renovasi rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/12/2025) (Foto: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)

“Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan. Semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

Politisi Partai Gelora itu mengatakan di banyak negara, ada badan tertentu yang mengurusi pembangunan rumah. Di Indonesia, kata Fahri, banyak lembaga yang turut dalam program pembangunan rumah mulai perizinan hingga pembiayaan.

“Mengambil contoh dari banyak negara memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, ijin tempat lain, pembiayaan di tempat lain,” ujarnya.

Fahri Hamzah berharap agar badan khusus tersebut segera disahkan pada awal tahun 2026. Pihaknya berkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Sekretaris Negara; Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Nantinya Danantara menjadi salah satu penyedia lahan yang paling masif termasuk untuk konsep Kawasan Transit Oriented Development (TOD).

“Kami sudah koordinasi dengan Menpan dan Mensesneg . Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita sahkan,”katanya.

Menurutnya, salah satu yang menjadi tantangan dalam penyediaan rumah layak huni adalah ketersediaan lahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme dan akselerasi misal Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah (PP). 

Presiden Prabowo, kata Fahri telah menyetujui renovasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2 juta rumah pada tahun depan. Adapun renovasi 1 juta unit rumah di perkotaan akan dipercepat

“Untuk renovasi, tidak ada masalah tetapi yang 1 juta di perkotaan, ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan. Karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit,”kata Fahri.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo optimis banyak capaian baru di tahun 2026. Sejumlah program unggulan diantaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka banyak lapangan kerja dan renovasi rumah. 

“Beliau sangat optimis bahwa nanti 2026, 2027 akan banyak capaian-capaian baru . Mudah-mudahan bisa mengubah lanskap sosial ekonomi Indonesia secara sangat menyeluruh karena Pak Presiden memang tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan ,” kata Qodari. 

“Bagaimana tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan,”ujarnya.(*)

Hide Ads Show Ads