Washington DC: Peningkatan Kapasitas Militer hingga Isu Palestina di Tengah Upaya Membentuk Kembali Keseimbangan Kekuatan di Timur Tengah.
 |
| Presiden Donald Trump disambut oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman Mei 2025 ( Foto : Newsweek) |
Presiden Donald Trump akan menjamu Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), di Gedung Putih pada 18 November mendatang.
Pertemuan ini berlangsung setelah kedua pemimpin berhasil memulihkan hubungan yang sempat memburuk di masa pemerintahan sebelumnya.
Riyadh dan Washington kini memajukan kepentingan bersama untuk memposisikan diri sebagai penengah perdamaian dan membentuk kembali keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, dengan AS menganggap Saudi sebagai mitra yang dapat diandalkan.
Arab Saudi mengharapkan komitmen AS untuk mendukung agenda regional dan domestiknya. Kerajaan itu sangat mengandalkan Amerika Serikat untuk pengembangan energi nuklir sipil dan penguatan kemampuan militer. Saudi juga ambisius dalam bidang Kecerdasan Buatan (AI) dan aktif mendiversifikasi kemitraan teknologinya dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok.
"Arab Saudi menawarkan banyak hal selama kunjungan Trump [pertama]. Kerajaan juga memiliki banyak alternatif, tetapi tidak ingin melepaskan mitra strategis, Amerika Serikat," kata analis Urusan Internasional Saudi, Saad Abdullah al-Hamed, kepada Newsweek.
Berikut adalah empat isu utama yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut:
1.Kesepakatan Abraham dan Solusi Dua Negara
Upaya untuk mendorong Arab Saudi menandatangani Kesepakatan Abraham akan menjadi kemenangan besar bagi AS dalam hubungan Arab-Israel dan penyatuan sekutu Timur Tengah melawan ambisi nuklir dan pengaruh regional Iran.
Namun, Putra Mahkota MBS berpegangan pada sikap untuk tidak menandatangani kesepakatan tanpa solusi dua negara untuk masalah Israel/Palestina. Trump sendiri sempat menanggapi hal ini di acara 60 Minutes CBS awal bulan ini: "Tidak.
Saya pikir dia akan bergabung. Saya pikir kami akan memiliki solusi. Saya tidak tahu apakah itu akan menjadi dua negara. Itu akan terserah Israel dan orang lain, dan saya," ujar Trump.
Di tengah meningkatnya frustrasi Saudi terhadap tindakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gaza dan Tepi Barat, Kerajaan kecil kemungkinannya akan berpartisipasi dalam rencana Trump untuk membentuk pasukan internasional di Jalur Gaza.
"Mereka hanya dapat mengerahkan pasukan sebagai bagian dari koalisi penjaga perdamaian PBB," tambah al-Hamed.
2.Pakta Pertahanan dan Jaminan Keamanan
Serangan Israel di Doha pada September 2025 telah menimbulkan kekhawatiran tentang hubungan AS-Timur Tengah. Arab Saudi berupaya mengamankan perjanjian serupa dengan Pakta Pertahanan AS-Qatar, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati.
Pakta Qatar didasarkan pada perintah eksekutif oleh Trump yang menjanjikan perlindungan militer AS jika terjadi serangan eksternal, tetapi membutuhkan persetujuan Senat.
"Saya pikir apa yang akan diinginkan Saudi adalah sesuatu yang lebih permanen, sesuatu yang bertahan setelah pemerintahan ini," kata Michael Ratney, mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, dalam diskusi di CSIS (Center for Strategic and International Studies) pada November.
3. Jet Tempur F-35
Pemerintahan Trump telah menyetujui potensi kesepakatan atas permintaan Arab Saudi untuk jet tempur F-35, yang dilaporkan telah melewati rintangan utama Pentagon.
Jika dikonfirmasi, kabar ini memiliki implikasi signifikan untuk penjualan senjata di Timur Tengah. Saat ini, Israel adalah satu-satunya negara di kawasan itu yang memiliki pesawat tempur siluman tersebut.
Kerajaan telah meminta hingga 48 jet F-35, menjadikannya pembelanja militer terbesar di kawasan tersebut, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
"Arab Saudi melihat kepentingan yang sangat ekstrem dalam akuisisi jet semacam itu untuk memperkuat pertahanan dan menyeimbangkan kekuatan di kawasan itu, baik sehubungan dengan Iran, Houthi Yaman yang didukungnya atau bahkan Israel," papar al-Hamed.
4. Kerja Sama Kecerdasan Buatan (AI)
Arab Saudi melakukan investasi besar dalam kecerdasan buatan sebagai bagian dari Visi 2030 untuk diversifikasi ekonomi.
AS menghadapi tantangan dalam menyusun strategi yang mengintegrasikan pusat teknologi baru Timur Tengah ke dalam ekosistem teknologinya, khususnya dalam ekspor teknologi cip canggih. Hal ini mendorong negara-negara di Timur Tengah untuk menjajaki peluang dari Tiongkok.
"Saya pikir mereka akan menginginkan semacam jaminan yang pasti bahwa AS akan berada di sana sebagai mitra saat mereka mengembangkan dan berinvestasi dalam program AI mereka," kata Ratney.(*)
