Presiden Prabowo Perintahkan BP Batam Hapus Regulasi Penghambat Investasi

Hal ini disampaikan saat menerima laporan langsung dari Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mendorong BP Batam agar mempercepat kerja-kerja konkret demi mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Presiden menegaskan agar kami fokus menyelesaikan hambatan regulasi dan mempercepat pelayanan kepada investor,” ujar Amsakar usai pertemuan.

Amsakar menyampaikan, pihaknya kini tengah menyusun ulang skema pengelolaan lahan dan penyederhanaan perizinan untuk mempercepat investasi. Salah satu langkah konkret adalah penerapan sistem manajemen lahan terpadu (land management system) yang bertujuan meningkatkan efisiensi tata kelola aset lahan di Batam.

“Upaya kami tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tapi juga memastikan transparansi dalam pengelolaan lahan,” kata Amsakar. 

Ia juga mengungkapkan bahwa kewajiban fatwa planologis kini telah dihapus, dan layanan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam telah terintegrasi untuk memangkas tumpang tindih kewenangan.

Dalam diskusi bersama Presiden, Amsakar juga memaparkan tren positif pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam. Berdasarkan data dari BPS, BKPM, dan LPEM UI, pertumbuhan ekonomi Batam berada dalam jalur yang kondusif.

“Kami optimistis, target RPJMN sebesar 8 persen pertumbuhan ekonomi bisa dilampaui oleh Batam. Arahan Presiden menjadi dorongan penting bagi kami untuk bekerja lebih cepat dan tepat,” tegas Amsakar.

Amsakar menuturkan bahwa ia akan meninjau regulasi pusat yang selama ini dinilai menghambat investasi, terutama di kawasan strategis seperti Batam. Presiden disebut siap mendukung langkah-langkah deregulasi demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.(*)