Perkuat Kepastian Hukum, Kemenkum Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Reformasi Layanan Publik

Fokus kerja sama tersebut bukan hanya dalam tataran administratif, tetapi menyasar pada peningkatan efektivitas kebijakan, kepastian hukum, dan percepatan pelayanan publik yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemenkum Nico Afinta menegaskan kerja sama dengan 20 kementerian dan lembaga ini disusun sebagai kerangka kolaboratif jangka panjang.

Menurutnya, kerja sama ini akan menjadi pondasi dalam menciptakan ekosistem hukum nasional yang adaptif terhadap tantangan zaman.

“Di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks, kepastian hukum bukan sekadar jargon, tetapi kebutuhan nyata dalam menciptakan iklim kerja yang sehat dan produktif. Kolaborasi ini menjadi sarana untuk mempercepat sinkronisasi kebijakan lintas sektor,” ujar Nico, Rabu, 14 Mei 2025.

Ia menambahkan, kerja sama ini mencakup integrasi data, harmonisasi regulasi, serta pembaruan tata kelola hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. 

Salah satu tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan lintas sektor memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih.

"Kerja sama ini dibangun dari awal kolaborasi jangka panjang yang berdaya guna dan berkelanjutan. Hal ini mendukung visi Presiden Republik Indonesia, yaitu bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang diwujudkan dalam asta cita," tutur Nico.

Kementerian Hukum secara resmi menjalin kerja sama dengan 20 Kementerian/Lembaga. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melakukan tanda tangan nota kesepahaman dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Fanshurullah Asa, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang diwakili.(*)